ABSTRAKDikarenakan kemampuan dan sarana lain serta kondisi
sosial budaya yang ada di masyarakat, khususnya di negaranegara
yang sedang berkembang belum sepenuhnya mamadai untuk
pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan pemerintah da
lam pembangunan sangat diperlukan.
Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung yang
berupa penanganan berbagai proyek dengan pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ataupun secara tidak lang
sung dengan melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan
dengan maksud untuk membimbing, mengarahkan bahkan
membatasi kegiatan masyarakat agar tercapai tujuan yang dikehendaki,
Proyek-proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapat
an dan Belanja Negara dalam salah. satu kegiatannya dapat me
lakukan pengadaan barang, sehingga adalah hal yang wajar ji
ka keberhasilan dalam pengadaan barang-barang tersebut digunakan
sebagai salah satu ukuran berhasil tidaknya suatu
proyek. Untuk berhasilnya pengadaan barang-barang tersebut
telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai tata-cara dan persyaratan untuk pembuatan
Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dan Surat Perintah Ker
ja (SPK).
S19531-Soegiarso Rs.pdf :: Unduh