UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Kontrak perjanjian pemborongan penyiapan lahan pemukiman transmigrasi menurut hukum dan prakteknya

Eddy Bagiono; R. Sardjono, supervisor (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985)

 Abstrak

ABSTRAK
Peranan Hukun Perjanjian semakin penting artinya dengan diikuti sertakannya pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan phisik di Indonesia. Program Transmigrasi merupakan jawaban guna peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia secara menyeluruh dan merata.
Di dalan perjanjian pemborongan penyiapan lahan pemukiman transmigrasi antara. Pemerintah dengan PT. Aik Gadis Timber yang pelaksanaannya dibiayai Anggaran Pandapatan Dan Belanja Nagara, maka disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Buku III KUH Perdata, harus pula memenuhi ketentuan Keputusan Presiden Nomor 14 A tahun 1980 serta perataran lain yang borkaitan dongan perjanjian ini.
Pengumpulan data dilakukan melalui data kepustakaan untuk memperoleh gambaran teoritis, juga bahan kuliah Pardata khususnya Hukum Perjanjian di samping metode wawancara untuk memperoleh data mengenai praktek pelaksanaan suatu perjanjian pemborongan pekerjaan.
Dari keseluruhan permasalahan perjanjian pemborongan penyiapan lahan pemukiman transmigrasi, didalam pelaksanaannya banyak dijumpai hal-hal yang
secara teoritis tidak dijumpai.
Hambatan yang timbul di dalam pelaksanaan porjanjian pomborongan pekerjaan, balk karena kejadian yang luar biasa maupun yang berasal dari kodua belah pihak
diatasi melalui beberapa upaya hukum yang antara lain ialah : musyawarah untuk memperoleh perdamaian; upaya hukum melalui Panitia Arbitrase ataupun melalui pengadilan, guna memperoleh penyelesaian perselisihan.
Untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan, khususnya yang menyangkut kepentingan rnasyarakat luas maka di masa mendatang sangat dibutuhkan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak manakala mereka tidak mengaturnya di dalam kontrak perjanjiannya.
Hal ini sangat penting guna lebih memberikan kepastian hukum, di nana selacia ini sebagian besar hak dan kewajiban para pihak ditentukan di dalam AV(A1-gemene Voorwaarden tahun 1941), di samping sebagian kecil sebagaimana ditetapkan dalam Baku III Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Eddy Bagiono.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : iv, 122 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf 14-18-160830344 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20202008
Cover