ABSTRAK
Penulis mengemukakan, bahwa pengembalian kredit yang diberikan Bank kepada debitur sering tidak lancar sehihgga menimbulkan "kredit macet" yang berakhir dengan melelang barang jaminan kredit. Hal ini disebabkan para debitur melalaikan kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan Bank.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan, penulis menguraikan bahwa lelang eksekusi yang mengakhiri sengketa perjanjian kredit bank adalah merupakan upaya akhir dari kreditur untuk mendapatkan kembali piutangnya yang dimungkinkan secara yuridis.Penulis menjelaskan, bahua lelang dilakukan secara terbuka dan diumumkan melalui iklan surat kabar untuk menjamin azas keterbukaan dalam lelang. Galon pembeli sebelumnya tidak diketahui dan tidak dapat ditunjuk. Namun demikian penulis melihat dalam praktek pelaksanaannya lelang eksekusi sebagai suatu aspek hukum sering menimbulkan interpretasi yang kurang baik, dimana kreditur tidak hanya ingin membereskan piutangnya tetapi juga hendak memiliki benda jaminan dengan harga murah.Melihat kenyataan dalam praktek, penulis berkesimpulan, bahwa lelang eksekusi dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara berdasarkan putusan Pengadilan dengan melelang barang jaminan, di dalam pelaksanaannya masih sering menyimpang dari maksud dan tujuan pelelangan, Oleh karena itu penulis menyarankan agar penyelesaian kredit macet dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara, sedang dalam hal yang menyangkut hipotik diselesaikan lewat Pengadilan Negeri, agar dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.