Dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan yang adil dan merata, maka Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembangunan dengan melibatkan pihak swasta antara lain melalui pemborongan pekerjaan. Tulisan ini memuat ketentuan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 700 tahun 1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan juga dalam perjanjian pemborongan pemotretan udara vertical antara Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah dengan PT. Ramadhan Laras Cipta.