Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha negara, koperasi dan swasta untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman. Badan usaha swasta penyelenggara perumahan dan permukiman yang biasa disebut developer banyak berdiri dikarenakan pasaran yang cukup luas di bidang ini. Mereka menawarkan berbagai bentuk perumahan dengan beraneka ragam fasilitas untuk menarik minat pembeli. Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lengkap merupakan salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi pembeli untuk menentukan pilihannya. Namun setelah melakukan pembelian rumah real estate, ternyata banyak terjadi keadaan dimana fasilitas sosial dan fasilitas umum tidak diselenggarakan sebagaimana yang ditawarkan oleh developer sebelumnya dalam brosur penawaran tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami tentang: (a) hak pembeli perumahan real estate atas penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, (b) prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli perumahan real estate, (c) saat dimana developer dapat dituntut untuk menyelenggarakan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Untuk meneliti obyek permasalahan digunakan metode deskriptif analitis, dengan data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Seluruh data diolah dan dianalisa secara kualitatif. Pasal 24 UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menentukan bahwa badan usaha di bidang pembangunan perumahao wajib untuk membangun jaringan prasarana lingkungan dan mengkoordinasikan penyediaan utilitas umum. Dalam hal pemenuhan kewajiban tersebut, badan usaha di bidang pembangunan perumahan dikendalikan dan diawasi oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.