Dengan pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia menyebabkan semakin banyak diperlukan modal untuk menjalankan usaha. Namun pada kenyataannya tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menjalankan usahanya. Untuk itu mereka mencari pinjaman modal melalui kredit yang diberikan pihak Bank. Sedangkan Bank sendiri tidak akan memberikan kredit tanpa adanya suatu agunan yang memberi kepastian bahwa kredit yang diberikan itu akan dibayarkan kembali oleh debitur. Lembaga Agunan Fiducia (Fiduciare Eigendoomsoverdracht to Zekerheid) adalah salah salu bentuk agunan, dimana seseorang dalam meminjam uang, yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutangnya adalah benda-benda bergerak. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya. Pada pelaksanaan Lembaga Agunan Fiducia di Bank "X" apabila ada seorang debitur yang hendak mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan menggunakan agunan fiducia, maka harus melalui beberapa tahap, mulai dari pemenuhan persyaratan yang diminta oleh Bank sampai pengikatan antara pihak Bank dan Debitur. Pelaksanaan perjanjian jaminan fiducia itu dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan tiap-tiap bank, karena belum ada suatu peraturan yang mengatur secara khusus, seperti pada Bank "X". Bentuk perjanjian fiducia dirumuskan dalam bentuk formulir khusus untuk pengikatan agunan secara fiducia. Untuk itu diperlukan adanya suatu UU yang mengatur secara khusus mengenai lembaga agunan fiducia demi tertibnya pelaksanaan dan memberikan suatu kepastian hukum