Dalam usaha pembangunan di sektor ekonomi, pemenuhan akan modal merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dihindari. Di satu pihak terdesak oleh kebutuhan akan modal untuk menjalankan usahanya, dilain pihak lembaga perbankan berusaha untuk mengembangkan dan memperoleh keuntungan melaiui kegiatan kredit perbankannya. Pihak bank akan memberikan pinjaman kredit yang harus disertai dengan pemberian barang jaminan oleh debitor. Permasalahan timbul, ketika pihak peminjam modal atau debitor tidak dapat melunasi pinjaman kreditnya. Ketika bank akan menyita barang jaminan tersebut melalui Badan Urusan Penyelesaian Piutang Negara, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena barang jaminan tersebut merupakan obyek sengketa. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan studi kasus di sebuah bank pemerintah di Jakarta. Kasus yang penulis analisa adalah mengenai permasalahan yang timbul terhadap barang jaminan yang dibebani hak tanggungan, dimana barang jaminan tersebut merupakan harta bersama perkawinan. Inti dari permasalahan tersebut adalah seorang suami yang menjual harta bersamanya kepada pembeli, tanpa adanya persetujuan dari istri si penjual. Kemudian pembeli beserta istrinya melakukan perjanjian kredit dengan sebuah bank pemerintah di Jakarta, dengan obyek harta bersama tersebut sebagai jaminan kredit. Ketika terjadi kredit macet dan pihak bank akan menyita barang jaminan tersebut, ternyata istri si penjual tersebut merasa keberatan karena jual-beli yang telah dilakukan sebelumnya dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan darinya. Kemudian karena jalan damai tidak dapat ditempuh, istri si penjual tersebut menggugat perkara ini ke Pengadilan. Dari pembahasan studi kasus tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai permasalahan apa saja yang menjadi latar belakang timbulnya sengketa terhadap jaminan kredit yang merupakan harta bersama perkawinan, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh bank pemerintah tersebut, guna melancarkan kegiatan kredit perbankannya, dan upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh bank yang bersangkutan untuk mencegah timbulnya sengketa yang serupa, serta bagaimana bentuk surat persetujuan suami atau istri, dan apa konsekuensi yang ditimbulkannya.