Diantara begitu banyak jenis perjanjian, perjanjian kerja mempunyai ciri yang khas yaitu adanya unsur per1indungan terhadap salah satu pihak dalam perjanjian kerja tersebut yaitu pekerja yang pada umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding dengan pihak yang lainnya yaitu pengusaha. Undang-undang membedakan adanya dua macam perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam rangka mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri tenaga Kerja No 02 / 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang berlaku secara umum. Di lingkungan sub sektor minyak dan gas bumi, pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam suatu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 05/ 1995 yang berlaku khusus di perusahaan-perusahaan lingkungan sub sektor migas termasuk Unocal Indonesia Company, yang merupakan obyek penelitian tialam skripsi ini. Di tinjau dari kelakuan (hal berlakunya) kaedah hukum dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis, Peraturan Menter· Tenaga Kerja No 05/ 1995 berlaku dengan baik di Unocal Insonesia. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut di Unocal Indonesia Company, terbukti kaedah hukum tersebut di terima dengan baik tanpa masalah oleh kedua belah pihak yang merupakan subyek perjanjian yaitu pekerja dan pengusaha. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut tidak saja memberikan perlindungan yang sangat memadai bagi pekerja, tetapi di sisi lain juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah comparative method dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Unocal Indonesia Company, suatu perusahaan mitra PERTAMINA yang bergerak di bidang explorasi minyak dan gas bumi di lapangan lepas pantai, di selat Makasar dan delta Mahakam di Kalimantan Timur.