Leasing sebagai suatu lembaga hukum yang timbul dari kebutuhan praktek, belum diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, sehingga segala sesuatunya yang menyangkut perjanjian itu masih tergantung pada kebiasaan dalam praktek dan kesepakatan para pihak sesuai azas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat suatu kasus dengan permasalahan hukum yang terjadi pada perjanjian leasing berupa onverschuldigde betaling [pasal 1359 ayat (1) jo pasal 13 60 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata]. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisa suatu permasalahan hukum yang terjadi pada suatu perjanjian leasing dengan kasus onverschuldigde betaling. Adapun hal tersebut merupakan analisa yuridis secara singkat terhadap keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kasus tersebut terjadi pembayaran yang telah dilakukan oleh lessee tanpa adanya suatu kewajiban untuk membayarnya, sehingga dalam kasus tersebut, pembayaran yang telah dibayarkan oleh lessee dapat dituntut pengembaliannya dan bagi lessor berkewajiban mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya tersebut.