Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan penanaman modal asing guna menunjang pembangunan nasional. Seiring dengan program penanaman modal asing tersebut semakin banyak pula tenaga kerja asing baik yang bekerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN/Swasta) di Indonesia yang mutlak membutuhkan sarana perumahan untuk menetap atau berdiam di Indonesia. Kebutuhan perumahan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan sewa-menyewa. Perumahan yang disewakan kepada para tenaga kerja asing tersebut pada umumnya dimiliki oleh warga negara Indonesia secara perorangan yang memang khusus dibangun untuk dikontrakkan atau disewakan. Sebagai akibat dari adanya kegiatan sewa-menyewa perumahan ini, maka timbulah suatu bentuk perikatan. Dalam perikatan tersebut tercantum mengenai hak dan kewajiban pihak pemilik rumah dan hak dan kewajiban pihak si penyewa, yang dalam hal ini diwakili oleh suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada suatu saat dimana pada kenyataannya pihak si penyewa secara mendadak dan tanpa pemberitahuan lebih dahulu meninggalkan Indonesia dan kembali kenegara asalnya, misal nya keadaan pasca kerusuhan yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998 sehingga mengakibatkan eksodus besar-besaran para tenaga kerja asing maupun turis yang sedang berada di Indonesia karena situasi dan kondisi yang tidak menentu pada saat itu. Sebaliknya, dapat pula terjadi karena satu dan lain hal ternyata pihak yang menyewakan rumah ingin menernpati rumahnya meskipun masa sewa belum habis. Tentu saja hal-hal seperti ini merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya dan sangat merugikan kedua belah pihak. Di samping itu, masih pula terdapat masalah mengenai sisa tenggang waktu masa sewa yang kadang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.