Manusia memiliki hasrat untuk melakukan berbagai kebutuhan. Keinginan keinginan itu kemudian bertambah besar sehingga sampai pada keinginan untuk memiliki pasangan hidup yang serasa, membentuk keluarga yang bahagia, dan memiliki anak. Atas dasar itu, manusia membentuk Institusi perkawinan. Negara mengatur ini semua dalam UU no. 1/1974 tentang perkawinan. Ternyata setelah mereka menikah dan dikaruniai dua anak, terjadi percekcokan yang hebat dan terus menerus terjadi. Akhirnya mereka bercerai dipengadilan negeri. UU No.1/1974 dan PP No. 9/1975 mengatur juga mengenai perceraian. Umat Katolik yang ingin bercerai saja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Hukum Kanonik tidak mengenal perceraian. Dalam Kanon 1056 dikatakan bahwa sifat hakiki perkawinan adalah monogam dan tidak terceraikan, dan sakral. Bagaimana jika yang ingin bercerai adalah pasangan suami istri yang beragama Katolik? Dapatkah mereka bercerai? Mereka dapat bercerai karena UU No .1/1 974 tidak melarang pasangan manapun untuk bercerai. Jika salah satu dari pasangan suami-istri Katolik menggugat pasangannya dengan alasan perceraian terdapat dalam PP No. 9/1975 maka pengadilan negeri dapat memutuskan perkawinan mereka. Metodologi penelitian yang dipakai adalah metode studi dokumen dan wawancara.