ABSTRAKSesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, Pemerintah telah menempuh berbagai usaha guna meningkatkan kerjasama teknik antar negara berkembang yang telah dirintis sejak tahun 1980. Adapun tujuan penelitian/penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jelas tentang peranan koordinasi Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri terhadap kegiatan kerjasama teknik antar negara berkembang yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, serta seberapa besar aspek Hukum Administrasi Negara berperan dalam kegiatan dimaksud. Penelitian yang bertipe case-study ini menggunakan metode Disproportionate Stratified Sampling, teknik wawancara dan analisanya menggunakan metode kualitatip-deskriptip. Ternyata dalam pelaksanaan kerjasama teknik antar negara berkembang Indonesta banyak ditemui hambatan-hambatan yang merupakan masalah yang harus diatasi, terutama pada perencanaan kegiatan, informasi dan komunikasi, penawaran kegiatan dan seleksi peserta, serta masalah penyediaan dana. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu koordinasi yang lebih terpadu dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada dan harus berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai dasar pijak yang kuat, yang mampu mengikat para pelaksananya, sehingga kelangsungan kegiatan kerjasama teknik antar negara berkembang dapat berjalan lebih lancar, efisien dan efektif dalam mencapat tujuannya.