Sertifikat Halal untuk produk makanan mutlak diperlukan di Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Ketentuan Hukum Islam telah mengatur bahwa umat Islam diwajibkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib (baik). Hal ini sebagaimana telah diatur dalam al Quran surat al Maidah ayat 88. Menurut al Quran surat al Baqarah ayat 173, makanan yang diharamkan terdiri dari bangkai, darah, daging babi dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Dengan demikian sangatlah sedikit makanan yang diharamkan oleh Allah swt. Penentuan kehalalan suabu produk makanan saat ini tidaklah sesederhana dahulu. Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang pangan, bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat suatu produk menjadi bertambah. Tidak hanya bahan baku saja tetapi ada bahan makanan tambahan yang dimasukkan untuk menciptakan cita rasa yang diinginkan. Oleh karena itu, sebagai jaminan kehalalan terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi masyarakat muslim, sertifikat halal sangat dibutuhkan. Adapun proses yang harus dilalui oleh produsen untuk mendapatkan sertifikat halal terdiri dari proses sebelum pengajuan sertifikat halal, proses pemeriksaan, dan proses setelah sertifikat halal dikeluarkan. Lembaga-lembaga yang terkait dalam penerbitan sertifikat halal adalah Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan makanan halal. Namun demikian, ada beberapa kasus yang terjadi sehubungan dengan penerbitan sertifikat halal antara lain kasus Ajinomoto, kasus monopoli MUI, kasus makanan impor, serta penggunaan sertifikat halal yang masih rendah. Hal ini menunjukkan ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam sertifikasi makanan halal di Indonesia antara lain sistem pengajuan sertifikat halal, standar sistem jaminan sertifikat halal yang berlaku secara nasional, pembenahan hukum dan pelaksanaannya serta penerapan sanksi yang lebih tegas.