Perkembangan hukum yang tidak seiring sejalan dengan dinamika di dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum kondisi demikian jika tetap dibiarkan akan menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk aturan yang ditetapkan atas dasar paksaan yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (misbruik van onstandigheden). Kemungkinan adanya aturan tersebut lazimnya diterapkan dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian kredit perbankan. Dalam kondisi debitur yang sangat lemah posisi hukumnya, kredibur pada awalnya menawarkan pola penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Namun, dalam perjanjian restrukturisasi kredit terdapat suatu klausula baku yang pada dasarnya menuntut kewajiban yang tidak seimbang bagi debitur jika pihaknya kembali melakukan wanprestasi. Adanya klausula baku tersebut dalam perjanjian restrukturisasi kredit disebut sebagai klausula recapture yang secara garis besar isinya menyatakan kreditur hanya akan memberikan konsesi-konsesi dalam restrukturisasi kredit dengan ketentuan kreditur dapat sewaktu-waktu menghentikan konsesi-konsesi yang telah diberikannya, walaupun selama waktu konsesi-konsesi berjalan debitur tidak melakukan wanprestasi. Dengan mengemukakan kondisi demikian, perlu ditelaah perlunya perlindungan hukum bagi debitur dari kemungkinan penyalahgunaan keadaan (misbruik van onstandigheden) yang dipaksakan oleh kreditur dalam bentuk alasan yang menguntungkan posisinya.