Tesis ini membahas status garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit menurut undang-undang kepailitan dan cara konsumen menuntut pemenuhan hak terhadap garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit; mendorong Pengadilan Niaga untuk lebih memperhatikan mengenai garansi barang apabila termohon pailit adalah suatu pelaku saha yang memberikan garansi yang memproduksi atau memperdagangkan barang; mendorong pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memasukkan klausula mengenai garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit dalam perjanjian transaksi barang.
The focus of this study discusses about status of product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt under the bankruptcy laws and how can a consumer claim their right of product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt. This research is a qualitative research with a descriptive analytic design.The results of this study suggest that the government to create more clear and specific regulations regarding product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt; implore the Trade Court to consider the status of product guaranty if the party filed for bankruptcy is a business actor who is producing or trading goods; implore the government to create a regulation obligating business actors to insert a clause regarding the product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt in the sales agreement.