Aktivitas perdagangan internasional semakin tak lagi dapat dielakkan pada era globalisasi saat ini. Seiring dengan perkembangan aktivitas perdagangan internasional kerap pula ditemukan berbagai permasalahan yang membumbui hubungan dagang tersebut. Salah satu sengketa perdagangan internasional yang pernah dialami Indonesia adalah terkait Program Mobil Nasional. Program ini didukung pemerintah dengan pengesahan berbagai kebijakan yang dinyatakan berlaku guna meraih peluang bisnis industri di bidang automotive. Namun, dalam kelanjutannya beberapa negara yang memiliki penguasaan pasar yang besar di Indonesia, yakni Amerika, Jepang dan Eropa merasa kebijakan yang diberikan pemerintah menimbulkan kerugian bagi mereka, yang kemudian berimplikasi pada pengajuan gugatan Indonesia ke WTO.
Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisa pokok permasalahan berikut: Mengapa Proyek Mobil Nasional melanggar WTO? Bagaimana perkara ini diselesaikan dalam WTO dan bagaimana sikap Indonesia menanggapi sengketa Mobil Nasional ini? Bagaimana konsekuensi jika Indonesia tidak melaksanakan putusan appellate body WTO? Penelitian atas permasalahan tersebut ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait penyelesaian masalah perdagangan internasional di WTO. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam menulis karya ilmiah ini adalah metode yuridis normative dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier.
Dalam kasus ini yang menjadi focus gugatan para pihak adalah pelanggaran prinsip perdagangan Internasional dalam General Agreement on Tariff and Trades (GATT) yakni prinsip Most Favored Nation dan National Treatment. Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh putusan panel yang kemudian juga disetujui oleh Dispute Settlement Body WTO. Ketentuan yang telah diputus oleh panel tersebut secara imperative mengikat pemerintah Indonesia untuk mencabut seluruh kebijakannya terkait mobil nasional. Apabila ternyata Indonesia kemudian mengabaikan putusan tersebut akan ada konsekuensi yang harus diterima, diantaranya adalah upaya retaliasi.
International trade activity is now become inevitable in the current globalization era. Along with the growing international trade activities, also found various dispute that often spice up the trade relations. One of the international trade dispute ever experienced by Indonesia is regarded to the National Car Program. The program is supported by the government with the recital of the various policies set out policies to achieve business opportunities in the field of automotive industry. However, some countries with large market coverage in Indonesia, namely the U.S., Japan and Europe are given government policies that cause harm to them, which then has implications for the filing of a lawsuit Indonesia to the WTO. In this paper, the authors tried to analyze the following basic problems: Why is the National Car Project violates the WTO? How the case is resolved in the WTO and how to respond to the attitude of Indonesian National Car dispute this "What consequences if Indonesia does not implement the decision of the WTO appellate body" Research on these issues is intended to build a comprehensive understanding of issues related to the settlement of international trade at the WTO. The method of research that had been applied in this scientific work is a normative juridical method, using secondary data consisting of the primary sources of legal materials, secondary source material, and tertiary source material. In this case that the focus of a lawsuit the parties is a violation of the principle of international trade in the General Agreement on Tariffs and Trades (GATT), namely the principle of Most Favored Nation and National Treatment. The lawsuit was later granted by the decision of the panel which then also approved by the WTO Dispute Settlement Body. Provisions that have been decided by the panel are imperative bind the Indonesian government to repeal all national car-related policies. If it appears that Indonesia would then ignore the decision there are consequences that must be accepted, including the retaliation effort.
