Pada bulan Oktober 2010 diundangkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum dimana terdapat beberapa perubahan pengaturan dibandingkan peraturan sebelumnya. Ada tiga masalah yang dibahas menyangkut perubahan ketentuan GWM di dalam skripsi ini, yaitu mengapa GWM perlu diatur dalam hukum perbankan Indonesia, bagaimana peranan GWM dikaitkan dengan likuiditas perbankan, dan apakah akibat dari perubahan tersebut terhadap fungsi intermediasi perbankan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan mensistematiskan hasil penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam industri perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, perlunya pengaturan GWM dalam hukum perbankan di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas moneter, memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas, dan menentukan besarnya biaya dana bank; kedua, peranan GWM dikaitkan dengan likuiditas perbankan dapat dilihat dari bank dalam melakukan kegiatan usahanya terutama dalam hal penghimpunan dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank pada suatu periode tertentu; ketiga, ketentuan baru tentang GWM yang menaikkan GWM primer terhadap rupiah dapat menyebabkan fungsi intermediasi menjadi kurang optimal karena tidak semua bank memiliki posisi likuiditas yang cukup untuk mematuhinya. Ketentuan selanjutnya yang mengaitkan Giro Wajib Minimum dengan Loan to Deposit Ratio dimaksudkan agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan lebih maksimal,akan tetapi ketentuan itu juga menimbulkan permasalahan baru dimana bank-bank BUMN meminta perlakuan khusus agar Obligasi Pemerintah yang dimilikinya dapat dihitung sebagai kredit sehingga dapat menaikkan LDRnya.
On October, 2010 Bank Indonesia legislated the regulation of commercial banks reserves requirement ratio, where there are several configurations of changes from the previous regulations. There are three issues discussed changes about reserves requirement ratio in this research, why the reserves requirement ratio should be regulated in the Indonesian banking law, how the role of compulsory associated with bank liquidity, and whether the consequences of these changes to the banking intermediary function. To answer these problems then conducted research with normative juridical approach, namely to collect, analyze and systematize the study of conditions prevailing in the banking industry. From the research, it can be concluded that: first, the need to establish reserves requirement ratio in banking law in Indonesia is to maintain monetary stability, liquidity arrangements provide flexibility, and determine the cost of bank funds, secondly, the role can be associated with the mandatory liquidity seen from the bank in doing business activities mainly in terms of funding necessary to maintain certain liquidity of the third party funds collected by the bank in a given period, the third, the new provisions regarding the raising of Statutory primer on the rupiah may cause the intermediation function becomes less than optimal because not all banks have sufficient liquidity position to meet. Further provisions relating to the compulsory Loan to Deposit Ratio intended for banking intermediation function can be run more leverage, but the provisions it also raises new problems which state-owned banks ask for special treatment for government bonds which must be counted as credit in order to improve its LDR .
