Pertanggungjawaban pimpinan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana dimana seorang pimpinan dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Pertanggungjawaban pimpinan pertama kali diterapkan di dalam kasus tindak pidana internasional di dalam kasus Yamashita dan saat ini telah dikodifikasikan ke dalam banyak konvensi seperti Statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda, dan Statuta Roma serta diterapkan di berbagai kasus tindak pidana internasional. Di Indonesia, konsep pertanggungjawaban pimpinan diatur di dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan telah diterapkan di dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti di Timor-Timur. Tulisan ini mencoba membandingkan penerapan konsep pertanggungjawaban di tingkat internasional dan di Indonesia.
Superior responsibility is a form of criminal responsibility where a superior is held responsible for the criminal conduct of his subordinate. Superior responsibility was firstly applied in the Yamashita case and now has been codified in numerous conventions including the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Statute, International Criminal Tribunal for Rwanda Statute, Rome Statute, and applied in various international criminal cases. In Indonesia, superior responsibility is regulated under Law No. 26 of 2000 on the Human Rights Tribunal and has been applied in human rights violation cases, such as the one in East Timor. This writing is trying to compare the implementation of superior responsibility on International and Indonesian level.
