Tesis ini berangkat dari adanya proses megapolitansi di Jabodetabek, dimana akibat interaksi dan hubungan fungsional yang terjadi di kawasan Jabodetabek menyebabkan seolah ? olah terjadi proses penyatuan keruangan Jabodetabek menjadi satu kawasan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini kemudian menimbulkan ekternalitas yang menuntut penanganan secara terintegrasi dari masing-masing daerah di Jabodetabek, melalui sebuah kerjasama dalam kerangka kelembagaan megapolitan di Jabodetabek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan model kerjasama yang efektif antar daerah di Jabodetabek, prioritas sektor apa yang hendaknya bisa dikerjasamakan serta hambatan apa yang dapat menghambat proses kerjasama tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari persepsi responden kunci di kawasan Jabodetabek yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model AHP ( Analytical Hierarchi Process ) dapat disimpulkan model kerjasama yang dipilih untuk mengakomodir proses kerjasama di Jabodetabek adalah Regional special district and authorities yang berbentuk sebuah badan otoritas persektor yang menangani sebuah sektor yang dikerjasamakan. Model ini dipilih karena organisasinya lebih sederhana dan ramping (efisien) dan oleh karena hanya menangani sebuah sektor yang dikerjasamakan maka fokus kerja lembaga ini akan menjadi lebih efektif.
Sebagai pilot project, otoritas ini diarahkan untuk menangani sektor transportasi yang dianggap sebagai sektor prioritas yang perlu dikerjasamakan di Jabodetabek, hal ini untuk menjamin proses pergerakan penduduk serta aliran barang dan jasa di Jabodetabek secara lebih efisien dan terintegratif. Namun proses kerjasama tersebut terkendala oleh masalah keuangan dan pembiayaan. Dimana secara peraturan perundangan yang ada belum mengatur masalah pembiayan kerjasama secara lebih jelas, sehingga diperlukan kebijakan yang mengatur masalah ini agar proses kerjasama dapat berjalan efektif.
This thesis based on megapolitans process in Jabodetabek. In megapolitan area, interaction among regions causes externalities which can be negative effects for them. They must be solved by cooperation models for Jabodetabek area. We try to determine the effective cooperation model by choosing the priority sector and facing the obstacles. This thesis uses the expert judgments on Regional Government.By AHP (Analytical Hierarchy Process), we conclude that the cooperation model which can solve the externalities is Regional special district and authorities-sector authority institution that handle sector cooperation. This model is more feasible than others because it has simply structure, more efficient and effective.As a pilot project, the transportation is must be priority on sector cooperation. It makes citizens, good and service mobility easier, although the sector cooperation has obstacles. The biggest obstacle is financial problem. The cooperation regulation don?t mention the financial scheme clearly, therefore its financial regulation is needed for effective cooperation process.
