Kegiatan pengadaan infrastruktur jalan memerlukan perencanaan yang dapat memudahkan dalam tahap pembangunannya. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang harus dipikirkan, tetapi setelah infrastruktur jalan itu dibangun banyak yang melupakan tindakan selanjutnya yaitu pemeliharaannya. Dengan adanya faktor penggunaan jalan dan cuaca mengakibatkan jalan akan mengalami perubahan baik secara bentuk, kekuatan dan kegunaan. Oleh karena itu pemeliharaan suatu infrastruktur jalan seperti jalan tol sangat penting, agar dapat memfungsikannya sesuai dengan tujuan awal pembangunan paling tidak sampai dengan umur rencana. Dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan, kontrak yang biasanya digunakan dari beberapa jenis kontrak yang ada adalah kontrak harga satuan pos pekerjaan (Unit Price) dan kontrak pekerjaan lumpsum (Lump Sump Fixed Price). Dalam kedua jenis kontrak tersebut kontraktor hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikontrakkan saja. Sehingga pemeliharaan jalan tidak menjadi tanggung jawab kontraktor, yang menyebabkan kondisi jalan menurun dan pemeliharaannya menjadi tidak efisien. Untuk itu dibutuhkan suatu kontrak yang mampu memberikantanggung jawab kepada kontraktor dalam jangka waktu tertentu atas performa dari instruktur jalan tersebut dengan standar-standar yamg telah disepakati oleh owner dan kontraktor. Kontrak seperti ini biasanya ddisebut performance based maintenance contract (PBMC). Namun demikian kontrak ini masih relatif baru di Indonesia sehingga harus dipertanyakan sejauh apa kesiapan pengelola jalan tol dalam pekerjaan pemeliharaan dengan menggunakan PBMC. Kesiapan pengelola jalan tol dapat diketahui dengan melihat indikator kesiapan yaitu pemahaman tentang PBMC dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan PBMC. Untuk menjawab pertanyaan di atas penelitian ini menggunakan studi kasus pada pengelola jalan tol Jakarta. Dari studi kasus yang dilakukan didapatkan bahwa pengelola jalan tol di Indonesia telah siap untuk melakukan pemeliharaan dengan kontrak PBMC.