Penilaian kinerja untuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam PP.No.10 Tahun 1979. Penilaian kinerja ini dikenal dengan sebutan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Sistem ini memang sengaja dibuat untuk bisa dipakai ke seluruh jenjang jabatan dalam struktur pemerintahan di Indonesia.Faktor inilah yang menjadi penyebab utama tidak tercapainya tujuan penilaian kinerja. Penelitian dilakukan dengan mengukur kelayakan DP3 sebagai sebuah sistem penilaian kinerja dengan menggunakan 22 standar yang terdapat dalam Metaevaluation Checklist. Daftar periksa ini merupakan hasil pengembangan dari Joint Committee Personnel Evaluation.Hasil akhir dari skripsi ini berupa usulan metode penilaian kinerja yang merupakan kombinasi antara penilaian bersifat proses dan hasil untuk menilai kinerja Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta khususnya yang berada pada koordinasi Asisten Sekrelans Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat.Sistem penilaian yang diusulkan ini memiliki tiga kategori aktivitas yaitu Perencanaan, Evaluasi dan umpan balik. Komponen terpenting dari sistem penilaian pelengkap ini adalah dipakainya konsep MBO dan balanced scorecard dalam merumuskan tujuan-tujuan kerja enam bulanan. Karena sistem ini jauh berbeda dari DP3, maka dilakukan perancangan dokumen kerja yang dipakai pada saat melaksanakan tiga aktivitas tersebut. Pada tahap akhir penelitian dilakukan kembali pengukuran dengan Metaevaluation Checklist untuk mengetahui sejauh mana perbaikan yang mungkin terjadi jika sistem ini diterapkan