Indonesia sebagai negara kepulauan menunjukkan bahwa peranan angkutan laut sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi perdagangan sebagai sarana perhubungan atau alat transportasi. Namun dalam kenyataannya, kapasitas armada laut nasional belum mampu melayani kebutuhan untuk pengangkutan muatan dalam dan luar negeri, sehingga untuk aktifitas transportasi laut masih banyak dilayani oleh armada laut berbendera asing. Diterbitkannya Inpres no. 5 tahun 2005 merupakan upaya yang semata-mata dilakukan untuk memberdayakan industri pelayaran nasional melalui penerapan asas cabotage secara konsekuen dan berdampak untuk menambah jumlah armada pelayaran nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar yang sangat besar, khususnya kebutuhan pengadaan kapal tunda dan tongkang seiring dengan adanya peningkatan konsumsi batu bara di dalam dan luar negeri. Namun, kegiatan pengadaan kapal khususnya di dalam negeri mengalami banyak kesulitan, diantaranya terkait dalam masalah pendanaan investasi industri pelayaran dan modal kerja industri perkapalan. Tidak adanya kesesuaian antara perusahaan pelayaran dan lembaga keuangan menyebabkan masalah pendanaan masih menjadi kendala utama dalam pengadaan armada laut nasional. Adanya penelitian dimaksudkan untuk mengkaji kondisi armada laut nasional, peran lembaga keuangan, serta kebutuhan pengadaan kapal tunda dan tongkang. Analisis dilakukan berdasarkan pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam kegiatan pendanaan lembaga keuangan untuk pengadaan armada laut nasional.

---

Indonesia is an archipelago country, that's why utilizing of sea accomodation become very important for supporting all economical activities such as trading between provinces outside the island, shipment between countries, etc. But in reality now, condition of national sea transports haven't fulfill the capacity that needed for serving load movements, specially inside and outside country (eq. import - export activities). This condition causing many sea transportation activities served by foreign ships. Publishing Inpres No. 5/2005, is one of policies that government do in order to stimulate national shipping lines by applying cabotage principal. This policy will increase amount and capacity of national ships to fulfill market demand needed, specially the needed of tug boat and barge, as increasing of coal production and distribusion inside and outside country. On the other side, provisioning ships in Indonesia face some problem such as investation/funds for shipping lines. Difficulties of different importance between fund institutions and shipping lines causing funds problem become the most obstacles for provisioning national ships in Indonesia. This research purposed to examine condition of national accomodation specially ships, fund institutions function and the needed of providing tug boat and barge. Analysis! based on proponent factors and obstruction factors that influence fund activities from fund institutions for provisioning national ships.