Melalui SK Gubernur No. 36/2002, Pemerintah DKI Jakarta melakukan pemagaran terhadap Monumen Nasional, sebuah ruang publik yang salah satu fungsinya adalah sebagai ruang demokrasi. Skripsi ini akan mengungkap fenomena pemagaran Moumen Nasional sebagai sebuah representasi kuasa dalam ruang publik, khususnya ruang demokrasi. Metode analisa yang digunakan dalam pembahasan pemagaran Monas ini, lebih melihat kepada hubungan antara representasi kuasa dalam ruang publik, khususnya ruang demokrasi, serta pemaparan sejarah kuasa dan representasinya di Jakarta, untuk menunjukkan hadirnya kuasa dalam ruang publik sebagai ruang demokrasi dan mengetahui latar belakang pemagaran Monumen Nasional. Hipotesis dari skripsi ini adalah bahwa kuasa hadir dalam ruang demokrasi dengan berbagai bentuk. Pemagaran Monas merupakan salah satu bentuk representasi kuasa dalam ruang publik, khususnya ruang demokrasi.

---

Using SK Gubernur No.36/2002, the government of DKI Jakarta framing Monumen Nasional, a public space that have a function as a democratic space. This thesis will pronounce the phenomenon of framing Monumen Nasional as a representation of power in a public space , especially democratic space. The method of analysis which used in the discussion of framing Monumen NAsional is by seeing relation of representation of power in a public space, especially democratic space, also explained about the history of power and the representation of power in Jakarta, for showing the power in a public space as democratic space and know the reason of framing Monumen Nasional. The hippotesis of this thesis is framing Monas is a form of representation of power ini a public space, especially democratic space.