"Studi sejarah perempuan merupakan salah satu bentuk penulisan sejarah baru (sosial) yang berkembang pesat pada akhir abad ke-20, tepatnya semenjak tahun 1970-an, khususnya di Eropa dan Amerika. Sementara di Indonesia, studi-studi sejarah perempuan masih amat langka ditemui. Tesis ini berjudul ""Negara dan Perempuan: Studi Kasus Dharma Wanita 1974-1999"". Terdapat tiga persoalan pokok dalam tesis ini. Pertama, Bagaimana perilaku dan peran negara dalam mengontrol dan mengakomodir perempuan untuk memperkokoh kepentingan negara Orde Baru melelui Organisasi Dharma Wanita, Kedua, Bagaimana perempuan tersebut memberi respon, khususnya dalam kasus Dharma Wanita. Ketiga, Bagaimana perkembangan organisasi Dharma Wanita pada masa era reformasi. Untuk membedahi dan menjelaskan persoalan ini secara baik, digunakan corporate state theory (teori negara korporatif), yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli antara lain, Philipe Schimitter, Howard J. Wiarda, Simon Schwotzman dan Guilleno A. Donnal. Teori ini telah diujikan kepada negara-negara di Amerika Latin yang memiliki beberapa kemiripan dengan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan acuan metode sejarah. Pertama, mengumpulkan data melalui studi kearsipan dan kepustakaan. Di samping itu data juga dikumpulkan melalui metode oral history (wawancara). Kedua, analisis data melalui triangulasi metode sejarah, yang dikenal dengan kritik eksteren dan interen. Ketiga, menggunakan teori negara korporatif''untuk menguji data yang ditemukan. Terakhir, menghasilkan sebuah kaSrya ilmiah dengan menggunakan acuan teknik penulisan ilmiah. Sumber penelitain ini, bertitik tolak dari dua jenis sumber penting, yaitu sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama Orde Baru negara melelui pemerintah telah mengefektifkan organisasi Dharma Wanita sebagai sesuatu kekuatan yang andal bagi negara. Pada masa Orde Baru, perempuan Indonesia melalui Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) telah mengalami proses domestikasi, suatu proses yang mempunyai implikasi penjinakan, segregasi dan depolitisasi. Melalui Dharma Wanita negara melakukan kontrol terhadap perempuan, sehingga terciptalah budaya ""ibuisme negara"". Pada masa reformasi telah terjadi perseteruan yang hebat tentang dihapuskan atau tidak keberadaan Dharma Wanita, yang tidak kalah pentingnya dengan perseteruan keberadaan Dwi Fungsi ABRI. Sebagai hasilnya ternyata Dharma Wanita masih tetap dipertahankan dengan mengalami beberapa perubahan, antara lain dalam struktur organisasi, keanggotaan dan program kerja"