ABSTRAK
Tesis ini berusaha untuk menjelaskan adanya perbedaan dan persamaan pandangan antara surat kabar Merdeka di Jakarta dengan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta, dalam menanggapi kejadian dan persoalan yang dinilai penting pada masa revolusi di Indonesia. Dengan mengkaji dan menginterpretasi terhadap kolom tajuk rencana, catatan pojok, dan karikatur yang disajikan oleh kedua surat kabar itu -- dimana ketiga variable itu biasanya dianggap sebagai visi dan jatidiri sebuah pers --studi ini menunjukkan bahwa dalam menanggapi masalah strategi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan RI dan masalah Persetujuan Linggarjati, surat kabar Merdeka dan Kedaulatan Rakjat ternyata memiliki ""suara"" yang berbeda. Sedangkan dalam menanggapi masalah berdirinya Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan, kedua surat kabar itu, tentu saja, memiliki pandangan yang sama yaitu menentang dan mengecamnya sebagai tindakan akan mengganggu keutuhan kemerdekaan RI. Apa yang disuarakan oleh surat kabar Merdeka di Jakarta dan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta itu, bagaimanapun, tidak bisa dilepaskan dari pandangan, sikap, dan pendirian para redaktur peri. sebagai pengelola surat kabar yang bersangkutan. Dalam hal ini maka pandangan dan sikap Pemimpin Umum dan P'mimpin Redaksi surat kabar Merdeka, yaitu B.M. Diah dan R.M. Winarno; serta pandangan dan sikap Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi surat kabar Kedaulatan Rakjat, yaitu Bramono dan Soemantoro pada masa awal revolusi perlu diperhatikan. Pandangan dan sikap mereka selama revolusi indonesia, sesungguhnya sangat diwarnai oleh latar belakang pendidikan, usia, agama, sosial, orientasi ideologi, kepentingan politik, dan pengalaman mereka masing-masing. Ketika para redaktur pers dihadapkan pada masalah politik penting pada masa awal revolusi, yaitu apakah usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu akan dilakukan dengan cara ""bertempoer"" atau ""beroending"", pro-kontra terhadap masalah itu melanda kalangan pers juga. Tidak terkecuali dengan surat kabar Merdeka di Jakarta dan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta. Adalah menarik bahwa kedua surat kabar itu memiliki ""suara"" yang berbeda dalam menanggapi masalah menentukan strategi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Dalam hal ini faktor keadaan dan tempat di mana kedua surat kabar itu diterbitkan, selain faktor orientasi ideologi-politik tentunya, merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan pandangan, sikap, dan pendirian para redaktur persnya. Sebagai redaktur pers yang tinggal di Jakarta dan menyaksikan secara langsung kekuatan tentara Sekutu (Inggris) dan Belanda) yang menduduki daerah itu di satu sisi, serta melihat masih lemahnya pemerintah dan tentara Indonesia di sisi lain, maka surat kabar Merdeka (dalam hal ini B.M. Diah dan R.M. Hinarno) berpandangan bahwa politik diplomasi itu sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya dengan para redaktur pers yang tinggal di kota pedalaman, seperti surat kabar Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta, yang tidak merasakan kehadiran tentara Sekutu dan menyaksikan gelora semangat dari badan-badan perjuangan yang ada, maka jalan pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan RI itu merupakan keharusan. Pandangan dan sikap Soemantoro, sebagai Pemimpin Redaksi surat kabar Kedaulatan Rakjat, yang dekat dengan tokoh-tokoh politik oposisi yang bergabung dalam organisasi PersatuanPerjuangan (PP), menyebabkan surat kabar itu berpandangansangat kritis dan bersikap menentang politik diplomasinya pemerintah.Dalam menanggapi masalah Perundingan Linggarjati, suratkabar Merdeka dan Kedaulatan Rakjat juga memiliki ?suara? yangberbeda. Dalam hal ini faktor kepentingan politik, merupakansalah satu penyebab dari adanya perbedaan pandangan dan sikapkedua surat kabar itu. Keterlibatan B.H. Diah (Pemimpin Umumsurat Rabar Merdeka) dalam pergumulan politik di Parlemen KNIPdan kedekatannya dengan tokoh-tokoh politik oposisi yangbergabung dalam kubu Benteng Republik (BR), menyebabkan suratkabar Merdeka yang dikelolanya itu bersikap sangat kritis danmenentang kebijaksanaan politik pemerintah yang mau menerimahasil-hasil Perundingan Linggarjati. Sebaliknya dengan suratkabar Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta. Akibat tekanan yangdilakukan pemerintah terhadap Pemimpin Redaksinya, Soemantoro,yang selalu menentang politik diplomasi; dan masuknya HadikinWonohito yang moderat menggantikan kedudukan Bramono sebagaiPemimpin Umum. menyebabkan surat kabar Kedaulatan Rakjatbersikap mendukung kebijaksanaan politik pemerintah danmenerima hasil-hasil Perundingan Linggarjati.Secara umum, kehidupan pers pada masa revolusi Indonesia,bagaimanapun, memiliki dinamikanya yang khas. Sebagaiinstitusi sosial yang lahir di tengah-tengah perubahan sosialyang cepat, pers mampu menyajikan berita (news) dan memberikanpandangan-pandangan (views) yang sangat bebas. Dengan demikiansikap pro-kontra, simpati-antipati, dan moderat-radikal yangditunjukkan pers pada masa revolusi itu merupakan sesuatu yangwajar, sebagai manifestasi dari nilai-nilai dan semangatkemerdekaan. Kebebasan pers pada masa revolusi Indonesia juganampak dari bentuk bahasa dan gayawacana (mode of discourse)yang digunakan. Pers acapkali menggunakan bahasa yang bersifattegas, terus terang, emosional, dan bahkan kasar kepada pihak-pihak yang dipandang sebagai lawan. Dalam hal ini kepada pihakBelanda dan kepada orang-orang Indonesia yang mau bekerjasanadengan Belanda -- seperti nampak dalam menanggapi masalahberdirinya Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan -- persIndonesia nengecam dan menyerangnya dengan bahasa yang kasardan emosional. Kepada pihak pemerintah RI sendiri, persIndonesia juga sering bersikap kritis apabila pihak yangpertama itu, dalam pandangan pers, kebijaksanaan politiknyadinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat kemerdekaan,Pertumbuhan pers pada masa revolusi selain didorong olehpemerintah RI juga didukung oleh masyarakat. Pemerintah RIsangat berkepentingan dengan keberadaan dan pertumbuhan persitu untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia, terutama tentaraSekutu yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia II, bahwa dalamrevolusi Indonesia juga terdapat unsur-unsur kehidupan yangdemokratis. Adanya parlemen, partai-partai politik, dan persyang bebas dan mandiri, bagaimanapun, dipandang sebagai ciridari sebuah negara nasional yang demokratis. Karena itupenerintah RI selain mendorong pertumbuhan pers, membiarkanjuga kebebasan pers di Indonesia. Menghadapi suara-suara persyang kritis dan oposisional kepada pemerintah, misalnya, pihakterakhir itu bersikap cukup demokratis, yaitu membiarkannyasepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Namundalam perkembangan selanjutnya, kekebasan pers pada masarevolusi itu bukannya tanpa restriksi. Terhadap pers yangbersikap kritis dan oposisional itu, dengan dalih membahayakankeselamatan negara dan menggangu ketertiban masyarakat,pemerintah RI akhirnya melakukan tekanan-tekanan juga kepadapers. Tekanan yang dilakukan pemerintah RI terhadap pers itutidak dalam bentuk penbredeilan -- karena tindakan seperti itudianggap tidak demokratis -- melainkan dengan penahanan ataupenangkapan terhadap Pemimpin Umun atau Pemimpin Redaksisebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam memberikanwarna pada suara dan visi Surat kabar yang bersangkutan.Sesungguhnya, dengan tindakan pemerintah yang seperti itu sudahcukup bagi pers yang semula bersikap kritis dan oposisionalkepada pemerintah, berubah menjadi pers yang bersikap moderatdan akomodatif, sebagaimana ditunjukkan pada kasus surat kabarKedaulatan Rakjat di Yogyakarta pada masa revolusi Indonesia.