Obat tradisional telah diterima secara luas hampir diseluruh negara di dunia. Bertumbuh dengan cepat dalam sistem kesehatan dan penting diperhitungkan dari segi ekonomi. Obat tradisional di Indonesia pada awalnya dikenal sebagai jamu. Jamu digunakan sebagai obat alternatif pengganti obat konvensional. Kebijakan pengembangan jamu menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka telah termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 760 tahun 1992 tentang Fitofarmaka. Jamu yang telah teruji secara praklinik disebut obat herbal terstandar, sedangkan jamu yang telah teruji secara klinik disebut fitofarmaka. Masih sedikitnya jumlah obat herbal terstandar dan fitofarmaka mengindikasikan ada masalah dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan jamu menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Untuk mendapatkan hasil yang valid digunakan data primer dan data sekunder serta dilakukan triangulasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengembangan jamu menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka menyangkut komponen komunikasi yang belum jelas dan konsisten, industri kecil kesulitan dana untuk penelitian, instrumen kebijakan tidak aplikatif, bahan baku belum tersedia secara berkesinambungan dan belum adanya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

---

Traditional medicines have been widely established almost all over the world. They have been growing so fast in health system and have been measured from economy point of view. In the beginning, traditional medicine in Indonesia was known as Jamu. Jamu was used to replace conventional medicines as an alternative. The policy in developing jamu into a standardized herbal medicine and phytoparmaca has been issued in Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 760 year 1992 about phytopharrmaca. Jamu that was tested pra clinically and approved is called standardized herbal medicines. Meanwhile, Jamu that has been clinically approved is called phytopharmaca. There is still a few number of standardized herbal medicines and phytopharmaca is an sign of problem in implementing this policy. Therefore, the goal of this research is to analyze implementation of jamu development policy into standardized herbal medicine and phytoparmaca. This research is utilizing qualitative approach to discover further information. In order to get a valid result, it uses primary and secondary data and employs data triangulation.The result of this research shows that government is facing problems in developing jamu as standardized herbal medicine and phytoparmaca. They are untransparent and inconsistent communication, difficulty in funding the research for small industries, instruments policy that are not applicable, unavailability of raw materials, and lack of coordination between agencies involved in the implementation of policy.