Tujuan penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dalam praktek antara BRI Unit Depok Timur dengan Debitur, Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan BRI terhadap debitur yang melakukan tindakan wanprestasi. Serta Upaya yang dapat ditempuh oleh BRI dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya. Permasalahan hukum dari pemberian kredit usaha rakyat adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya yang dilakukan BRI adalah penagihan secara kontinuitas kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Terhadap kredit macet, upaya yang dilakukan BRI adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan Perusahaan Penjamin serta bank pelaksana kredit usaha rakyat.

---

The purpose of this study is the implementation of the credit agreement between the practice of business people in the East with BRI Depok Debtor, Breach of contract dispute resolution conducted BRI against defaulting debtors act. And efforts that can be reached by BRI in recovering payment claims. Legal problems of the people's business lending is the occurrence of default by the debtor. Efforts are made BRI is a continuity to the debtor's billing as well as the tightening of credit analysis. Against bad credit, BRI's efforts to Askrindo claim in accordance with the Memorandum of Understanding agreed between the Government and the Guarantor and the Company's bank credit executing the business people.