Tesis ini memfokuskan diri pada upaya untuk mengetahui hubungan antara komposisi anggota DPR/MPR(S) dengan penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden atau untuk menjawab tentang bagaimana pengaruh komposisi anggota DPR/MPR(S) terhadap penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden. Dengan asumsi dasar bahwa dengan komposisi anggota DPR/MPR(S) yang berbeda-beda maka akan mempengaruhi penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden. Pada dasarnya perkembangan pertanggungjawaban Presiden dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pertanggungjawaban masa Orde Lama, pertanggungjawaban masa Orde Baru dan pertanggungjawaban masa Orde Reformasi.Dari hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada masa Orde Lama komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soekarno mengakibatkan Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Selain dari pada itu juga bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang mem-bentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA dan pelengkapnya) ditolak, dan komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan pertanggungjawaban Presiden Soekarno diberhentikan sebagai Presiden.Pada masa Orde Baru diperoleh kesimpulan bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden. Selain dari pada itu juga bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung pejabat Presiden Soeharto mengakibatkan Soeharto diangkat sebagai Presiden. Komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soeharto mengakibatkan laporan pertanggungjawaban Presiden Soeharto selalu diterima dan ia diangkat kembali sebagai Presiden.Selanjutnya pada masa Orde Reformasi diperoleh kesimpulan bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soeharto mengakibatkan tidak ada pertanggungjawaban sebelum ia lengser keprabon. Selain dari itu bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang reformis non demokratis mengakibatkan laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak. Dengan demikian hasil penelitian dalam tesis ini mendukung hipotesisnya, yaitu bahwa ternyata memang ada pengaruh antara komposisi anggota DPR/MPR(S) terhadap penerimaan dan penolakan pertanggungjawaban Presiden di Indonesia.