Tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan karenanya pendiri negara Indonesia sedari awal berdirinya negara ini telah memberikan perhatian yang mendalam pada pemanfaatan tanah. Keterbatasan tanah yang tidak bertambah akan menjadi makin bernilai pada saat pertambahan penduduk yang memerlukan tanah itu makin meningkat. Pengelolaan tanah untuk menjadi perumahan dan permukiman dilakukan dengan membuat berbagai peraturan dan ketentuan-ketentuan. Ketentuan yang dikeluarkan oleh tiga menteri kabinet yaitu Menteri Dalam negeri, Menteri Pekerjaan umum, dan Menteri perumahan Rakyat yang dikenal dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembangunan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang pada tahun 1992 merupakan salah satu peraturan yang dibuat untuk mengatur mengenai perumahan dan permukiman. Ketentuan yang diatur oleh SKB dalam praktek di lapangan mengalami tumpang tindih dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Ibukota Jakarta. Pemilihan objek penelitian pada perumahan yang dikelola oleh group Ciputra merupakan pilihan terbaik, karena keberhasilan dan kemampuannya untuk melewati krisis ekonomi agar tetap "survive". Penerapan konsep hunian berimbang di Perumahan Citra, dan bagaimana menyiasati masalah yang timbul dalam penerapan konsep tersebut merupakan pokok masalah, yang diteliti. Penelitian normatif dilakukan dalam upaya untuk menemukan ketentuan hukum dan nilai yang terkandung pada proses pembentukannya, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat permasalahan yang sebenarnya ada di masyarakat dan penerapan manajemen yang dilakukan oleh pengembang. Hasil penelitian di Perumahan Citra menemukan bahwa penerapan konsep hunian berimbang terwujud secara tidak sengaja. surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 540 yang dikeluarkan tanggal 31 Maret tahun 1990 maupun surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 640 tanggal 16 April 1992 saat ini menjadi peraturan yang dipakai sebagai pedoman dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam era otonomi daerah, SKB tersebut patut dikaji ulang keberadaannya.