Untuk memenuhi tuntutan riil masyarakat yang menyangkut publik yang berlandas kepada profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas maupun kebutuhan dalam era globalisasi sekarang ini, Pemerintah melalui kebijakan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Depkeh dan HAM RI), telah menerapkan system komputerisasi di dalam proses pengesahan badan hukum yang disebut dengan ?Sistem Administrasi Badan Hukum" atau biasanya disingkat dengan ?SISMINBAKUM". Adapun landasan hukum dari kebijakan yang telah mulai diberlakukan sejak tanggal 01 Maret 2001 ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk saat ini di dalam menerapkan efisiensi baik pembuatan, penerimaan, maupun dalam pengelolaan suatu dokumen perusahaan, sehingga pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), sebagai bagian dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Depkeh dan HAM RI) yang melakukan pelayanan tersebut langsung kepada masyarakat, dapat meningkkt secara optimal. Sebab ketidakmampuan di dalam mengupayakan sistem pelayanan publik yang modern akan berarti kegagalan untuk memenuhi standar dasar pelayanan hukiam kepada masyarakat dalam tata pergaulan masyarakat internasional. Meskipun pada mulanya kebijakan ini diberlakukan, banyak ditemukan hambatanhambatan, namun diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat dihilangkan secara berangsur-angsur, terutama penyelesaian yang menyangkut permohonan pengesahan berdirinya suatu perseroan terbatas (PT) yang telah diajukan sebelumnya melalui sistem manual (sebelum diberlakukannya SISMINBAKUM).