Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisanYuridis- Normatif, dengan sumber-sumber dari peraturanperundang-undangan, buku-buku, dan makalah. Penulisan inibertujuan untuk melihat efektivitas dan peran pidana dendadalam PJN jika dibandingkan dengan perkembangan yangterjadi saat ini. Latar belakang penulisan ini karenaNotaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untukmembuat suatu akta atau perjanjian yang mempunyai kekuatanhukum. Sifat dari akta atau perjanjian yang dibuat olehatau dihadapan notaris adalah kuat. Selain mempunyaikewenangan yang besar untuk membuat akta otentik, jugamempunyai tanggung jawab yang besar. Hal ini dikarenakanperan notaris adalah untuk memberikan pelayanan umum kepadamasyarakat. Besarnya tanggung jawab notaris menjadikannotaris harus berhati-hati dan seksama dalam membuat suatuakta. Hal ini tidak luput dari perhatian pembuat UndangUndang.Peraturan yang mengatur tentang notaris adalahPeraturan Jabatan Notaris(PJN), didalamnya terdapat sanksiyang akan dijatuhkan jika terjadi pelanggaran oleh notaris.Salah satunya adalah sanksi denda, yang juga merupakansanksi pidana pokok dalam Hukum Pidana. Sanksi pidana dalamPJN sangat jarang digunakan, hal ini disebabkan oleh kurangefektifnya pengawasan oleh Pengadilan Negeri kepadanotaris, dan kurang pentingnya kedudukan pidana denda dimasyarakat karena dianggap tidak dapat memenuhi rasakeadilan. Perkembangan yang terjadi adalah pidana dendamulai dilirik sebagai pidana yang dapat memberikan suatuhukuman kepada pelanggar peraturan, dengan ketentuanbesarnya denda disesuaikan dengan perkembangan perekonomianmasyarakat Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada PJN,PJN diharapkan akan dapat menyesuaikan dengan perkembanganyang terjadi.