Krisis moneter yang melanda banyak negara di Asia mempunyai dampak besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia terutama pada sektor perbankan. Banyak bank-bank nasional yang mengalami kesulitan. Sektor perbankan nasional telah kehilangan kepercayaan nasabahnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Padahal, kepercayaan merupakan modal penting bagi sektor perbankan. Keadaan yang makin memburuk ini menyebabkan Pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Karena bantuan ini merupakan suatu pinjaman antara kreditur dan debitor maka bantuan ini harus dikembalikan sepenuhnya. BPPN sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani BLBI ini telah membuat beberapa bentuk perjanjian dengan para debitor yang terangkum dalam PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham). Yang dituangkan dalam tiga bentuk perjanjian, yaitu MSAA, MRA dan APU. Masalah yang ditemukan dalam penelitian tesis ini adalah mengenai pemberian jaminan asset yang dijadikan jaminan pelunasan BLBI. Penulisan tesis ini menggunakan rnetode penelitian normatif. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan hasil dari masalah tersebut diatas. Sehingga dapat diperoleh pengetahuan hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembalian BLBI. Upaya-upaya Pemerintah melalui BPPN dalam pengembalian BLBI belum maksimal, karena banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam asset yang diserahkan tersebut.