Agen merupakan lembaga yang dapat berperanmembantu pemasaran barang dan jasa secara efisien danberdaya saing tinggi. Di Indonesia sistim pemasaranmelalui agen/distributor berkembang setelah keluarnyaPeraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1977 denganperaturan pelaksanaannya berupa Keputusan MenteriPerdagangan Nomor: 382/Kp/XII/77, yang menyebutkanbahwa perusahaan asing hanya dapat melakukan pemasaranproduksinya ke dalam negeri dengan menunjuk perusahaanatau perorangan nasional sebagai agen. Agen adalahperorangan atau badan hukum yang menjadi perantaradengan diberi kewenangan untuk melakukan perbuatanhukum tertentu seperti promosi, negosiasi atautransaksi dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnyadengan mendapat imbalan jasa. Sejalan denganperkembangan keagenan tersebut, maka ketentuanKUHPerdata dirasakan kurang dapat diterapkan sepenuhnyapada agen, oleh sebab itu pemerintah merasa perlu turutcampur dalam pelaksanaan kegiatan keagenan walaupunivsifatnya baru terbatas pada administratif proseduralyang berupa penetapan persyaratan dan tata carapenunjukan agen berdasarkan Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan baru terbatas pada AgenTunggal Pupuk dan Agen Tunggal Kendaraan Bermotor/AlatalatBerat dan Alat-alat Elektronik. Dengan demikianpendaftaran keagenan di Departemen Perindustrian danPerdagangan ada yang bersifat fakultatif dan imperatif.Pada dasarnya perjanjian keagenan merupakan hubunganperdata (persoonli j k) yang ..diatur dalam KUHPerdatakhususnya Pasal 1338, namun dalam masalah keagenancampur tangan Pemerintah dalam pelaksanaan "azaskebebasan berkontrak" dimaksudkan antara lain:negara/pemerintah mempunyai tugas melindungi warganyadari suatu persaingan di bidang perdagangan, sematamatauntuk menetralisir mekanisme pasar yang dapatmerugikan masyarakat, memberikan kepastian usaha.