Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi Merek Dagang(Trademark Licensing Agreement) kedudukan pihak pemberilisensi ilicensor) tidak pernah luput dari usahapelanggaran merek dagang oleh pihak tertentu berupapemalsuan dan pembajakan merek dagang miliknya secaramelawan hukum (onrechtmatigedaad). Hal ini sangat merugikanpihak licensor dari segi penurunan kualitas barang yangmenggunakan merek dagangnya maupun segi pendapatan(royalty) atas lisensi yang diberikan. Upaya perlindunganhukum bagi licensor diwujudkan dalam bentuk antara lain :perjanjian lisensi dibuat dalam bentuk tertulis atau aktaotentik, kewajiban pendaftaran merek dagang, dan adanyapengendalian mutu (guality control) yang dilakukan olehpihak licensor terhadap merek yang dilisensikan. Metodepenelitian yang digunakan adalah metode penelitiankepustakaan (normative research) yang menghasilkan datasekunder dari berbagai bahan hukum primer berupa peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisantesis maupun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalahhukum serta bahan hukum tertier dari yurisprudensi kasuskasusmerek dagang terkenal yang telah berkekuatan hukumtetap (inkraacht van gewisjde). Guna menjamin kepastian danperlindungan hukum bagi pihak licensor, diberikanperlindungan bersifat preventif maupun represif dari usahapihak lain/ketiga yang melakukan pelanggaran atas merekdagang secara melawan hukum (onrechtmatigedaad).