Dalam ketentuan UUPLH Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan diatas menunjuk kepada mutlak perlunya peran serta setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan berhasil dengan baik.Dalam kenyataannya manusia modern, dengan kemampuannya, mampu menciptakan teknologi dan industrialisasi yang menjadikan segala persoalan menjadi mudah. Namun dibalik kesuksesan yang telah dicapai, manusia telah mengorbankan alam lingkungan melalui praktek eksploitasi lingkungan secara membabi buta tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan baik terhadap manusia maupun lingkungan hidup.Demikian juga halnya dengan perusahaan-perusahaan industri di Indonesia banyak yang tidak memperdulikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan proses produksi nya perusahaan-perusahaan tersebut tak jarang mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan produksinya seringkali mencemari lingkungan. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan tajam sebagai akibat pencemaran lingkungan yang dilakukannya adalah PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) . Proyek PT IIU telah mencemari kawasan hulu Sungai Asahan, Kabupaten Toba Samosir, Porsea, Tapanuli Utara, Sumatera Utara bergerak di bidang industri pulp.Status perusahaan yang berbentuk perusahaan terbuka yang telah menjual sahamnya di pasar modal membawa konsekuensi bahwa perusahaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap investor yang membeli sahamnya di Pasar Modal. Tanggung jawab ini dalam prakteknya seringkali diabaikan oleh perseroan tersebut. Perseroan seringkali tidak memperdulikan kepentingan investor. Dalam pencemaran yang dilakukan oleh PT IIU menyebabkan masyarakat Porsea menuntut penutupan perusahaan. Penutupan perusahaan membawa dampak turunnya harga saham dan pengeluaran saham tersebut dari perdagangan di bursa. Hal tersebut akan membawa kerugian terhadap pemegang saham (investor) karena saham PT IIU tersebut tidak bernilai lagi.Bapepam sebagai otoritas Pasar Modal memang tidak mensyaratkan secara jelas bahwa perusahaan yang akan menjual sahamnya di Pasar Modal untuk melampirkan dokumen-dokumen lingkungan hidup atau memperhatikan masalah lingkungan hidup.Tesis ini mencoba menjelaskan sejauh mana pengurus perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam kaitannya dengan perlindungan investor. Selain itu juga mencoba menjelaskan bagaimana peranan Bapepam sebagai otoritas Pasar Modal terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Go Publik dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 yang menyatakan bahwa Bapepam bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal.