Pembahasan mengenai independensi bank sentral sebenarnya sudah cukup lama mengemuka, meskipun hanya terbatas di dalam seminar dan rapat kerja Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini mulai direalisasikan dengan diubahnya UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral menjadi UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan peranan dan fungsi bank sentral pada umumnya, kedudukan, fungsi dan kewenangan Bank Indonesia yang independen berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 dan independensi Bank Indonesia dalam masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan penelitian preskriptif dan problemfinding, sehingga dari hasil penelitian ini akan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Tugas dan fungsi bank sentral yang paling utama adalah dalam penentuan dan penyelenggaraan kebijakan moneter untuk menciptakan dan memelihara kestabilan. Dalam masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kedudukan yang tidak independen BI dalam menentukan sasaran ataupun instrumen yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan moneter serta adanya intervensi dari pemerintah telah menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan BI. Sehingga mengakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaannya. Upaya Penyelesaian dari penyimpanganpenyimpangan tersebut adalah penyelesaian secara hukum dan politis. Secara hukum BI telah berstatus independen sejak disahkannya UU No.23 tahun 1999, namun dalam kenyataannya masih banyak ketentuan di dalam perundangan tersebut yang masih memerlukan berbagai penyempurnaan.