ABSTRAK
Puncak-puncak kejayaan ide konglomerasi terjadi dipusat-pusat ekonomi dunia pada dekade awal tahun 1990-an,bersamaan dengan berkembangnya ide dan praktik penggabunganatau penyatuan usaha (merger atau amalgamation), pemekaranusaha (expansion) dan pengambilalihan usaha {acquisition)yang dilakukan oleh banyak pelaku-pelaku usaha utama didunia. Selain ide konglomerasi, Merger pada umumnyadimaksudkan pula sebagai suatu aksi korporasi (corporateaction) guna mencapai suatu tingkat efesiensi danefektivitas yang menguntungkan terhadap penyatuan beberapaentitas usaha, mencapai penghematan skala dan cakupanekonomis (econo/nies of scale and scope) serta kekuatanpasar untuk meningkatkan daya saing.Dalam melaksanakan suatu aksi korporasi, perusahaandan para profesionalnya wajib memperhatikan perkembangannilai-nilai universal baru yang diterima secara globalsebagai tata kelola perusahaan yang baik (good corporategovernance). Good corporate- governance pada prinsipnyamempuyai kerangka acuan yang harus mampu melindungi hak-hakpara pemegang saham, stakeholders dan pihak ketiga, harusmampu menjamin pula adanya pengungkapan yang tepat waktudan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan denganperusahaan serta mampu menjamin adanya pedoman strategisperusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yangdilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewankomisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.Notaris mempunyai peran penting sebagai bagian stakeholdersuntuk turut membantu penerapan good corporate governanceorgan-organ perseroan terbatas agar dalam menjalankan tugasdan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan rule of the game yang telah disepakatibersama, termasuk dalam pelaksanaan Merger. Notaris dapatmenolak memberikan bantuannya dalam melaksanakan tugas dankewenangannya dalam Merger, bila "para penghadap (pelakuMerger) menghendaki sesuatu yang bertentangan denganperaturan dan ketentuan hukum tentang Merger". Sesuatu yangbertentangan dengan peraturan dan . ketentuan hukum dapatdipastikan akan bertentangan pula dengan kaidah goodcorporate governance, karena kaidah good corporategovernance merupakan pemadatan dan pengkristalan kembaliterhadap kaidah dasar ketentuan hukum dan peraturanperundang-undangan yang berlaku serta atas keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum universal.