ABSTRAK
Tesis ini mencermati tentang mengapa informasi perusahaandiperlukan dan sejauh mana cakupan informasi yang dihimpundapat diekspose ke publik serta peran Notaris berkaitandengan transparansi perusahaan tersebut. Metode yangdigunakan menitik beratkan pada penelitan lapangan untukdasar analisa. Menjelaskan sumber data sekunder dari bahanhukum primer berupa peraturan perundang-undangan danyurisprudensi yang tentunya diperoleh dari kepustakaan.Sedangkan hasil penelitian tersebut adalah memperolehgambaran manfaat pemberian informasi perusahaan yaitu lebihbanyak diperoleh pemerintah, namun bukan berarti perusahaansendiri tidak memperoleh manfaat atas kewajiban memberikaninformasi perusahaan, yaitu seperti manfaat tingkatkredibilitas perusahaan untuk menarik investasi.Transparansi perusahaan memiliki batasan cakupan atas hal-hal yang bisa diakses umum dan pihak-pihak yang dapatmengaksesnya, yaitu yang terkait dengan jaminan kepastianberusaha bagi perusahaan. Peran Notaris berkaitan denganproses transparansi perusahaan adalah sebagai fasilitatorbaik secara prosedural maupun secara moril sebagai PejabatUmum yang terikat Peraturan Jabatan Notaris dan Kode EtikNotaris. Sedangkan perangkat hukum berkaitan dengankewajiban perusahaan memberikan informasi perusahaan perlu dipertegas terutama untuk sanksi hukumnya agar tercipta penegakan hukum dalam memberikan informasi perusahaan.