ABSTRAK
Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas mengenaipemilihan presiden di Indonesia- Lima Presiden telahmemimpin Indonesia semenjak kemerdekaan Republik Indonesiatahun 1945. Setiap pemimpin bangsa menurut ketentuanUndang-Undang Dasar Indonesia 1945 sebelum perubahandipilih melalui sistem perwakilan rakyat, oleh karenanyaMaj elis Perwakilan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaantertinggi rakyat memegang peranan penting dalam menentukanpemilihan presiden di Indonesia. Ironisnya, pemimpin yangdipilih oleh rakyat selalu diberhentikan dari jabatanyaatas tuntutan rakyat yang memilihnya, kecuali presidenIndonesia yang kelima Megawati Soekarnoputri yang sampaisaat ini masih memegang tampuk kekuasaan tertinggi negara.Tuntutan untuk turun dari jabatan sebagai Presiden olehkarena rasa ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.Rakyat merasa kekuasaan Presiden terlalu luas, Presidenseolah-olah merupakan pusat dari segala kekuasaan.Ketidakterlibatan rakyat secara langsung untuk memilihpresiden menimbulkan tuntutan rakyat agar merubah sistempemilihan presiden yang telah dipergunakan selama ini.Dengan dukungan yang besar dari berbagai partai politikyang merupakan wakil rakyat akhirnya, Pasal 6 Ayat (2)Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengangkatan Pres iden dirubah dan ditetapkan menjadi Pasal 6A Undang-Undang Dasar1945 Perubahan Keempat tahun 2002. Walaupun pemilihanPresiden dan Wakil Presiden merupakan suatu kesatuan tetapidalam tesis ini penelitian hanya menitik beratkanpembahasan pada pemilihan Presiden. Undang-Undang pemilihanPresiden dan Wakil Presiden telah disahkan pada tanggal 7Juli 2003 dalam Sidang Paripurna DPR. Pro dan kontrabermunculan terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden danWakil Presiden yang baru saja disahkan. Publik beranggapanbahwa produk DPR tersebut merupakan lambang arogansi DPRsebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembuat Undang-Undangsetelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalamupaya melaksanakan demokrasi secara murni m'elalui pemilihanPresiden langsung di Indonesia.