ABSTRAKLahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia merupakan salah satu usahapemerintah untuk menyempurnakan produk perundangundangandi Indonesia, terutama sehubungan denganpemberian kredit dari kreditor kepada debitor.Pengaturan tersebut memberikan jaminan hukum kepadapara pihak yang akan mengadakan hubungan usaha, yaitudalam hal utang piutang dengan jaminan kebendaan.Undang-undang ini membuka peluang terhadap jarninanmilik debitor berupa surat berharga, seperti sahamsaham.Saham selama ini dikenal sebagai jaminan dalamlembaga gadai saham, namun sesuai dengan sifatjaminannya, saham yang digadaikan dikuasai secara fisikoleh kreditor. Akan tetapi dalam lembaga jaminanfidusia, secara fisik saham tetap dikuasai olehdebitor. Dalam hal saham tersebut adalah saham tanpawarkat yang merupakan benda bergerak yang tidakberwujud, fisik saham tidak dikuasai oleh siapapun,karena memang tidak ada fisiknya (tidak berwujud).Sistem pengagunan/penjaminan hanya dilakukan dengansistem memblokiran atas saham dalam rekening di PT.KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) selaku LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian. Selama ini di KSEI masihmenggunakan lembaga jaminan gadai, akan tetapi belumada pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut,sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang JaminanFidusia tersebut. Ditinjau dari sudut Undang-UndangJaminan Fidusia, saham termasuk dalam Obyek JaminanFidusia karena merupakan benda bergerak tidak berwujud,mempunyai nilai dan dapat dialihkan kepemilikannya.Selanjutnya bagaimanakah cara pembebanan jaminanfidusia atas saham tanpa warkat (scripless stock) dalamteori, ditinjau dari sudut Undang-Undang JaminanFidusia serta penerapannya dalam Praktek? Permasalahanhukum apakah yang mungkin timbul seputar pelaksanaanfidusia atas saham tanpa warkat ini? (Penulis).