ABSTRAK
Permasalahan penagihan Piutang Negara kiranya sudahlama menjadi hal yang selalu mendapat kesulitan. Kredityang bermasalah, sedemikian rupa banyaknya sehingga menjadidilema yang tidak mudah diselesaikan, oleh karena itu untukdapat melaksanakan pengurusan Piutang Negara ini memperolehhasil yang cepat dan efisien melalui ketentuan perundangundangan,yaitu melalui Undang-Undang Nomor 4 9 Prp. Tahun1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yangmasih mempunyai kelemahan dan Pemerintah berharap, denganberlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan, penyelesaian kredit macet yang dijamin denganHak Tanggungan dapat dieksekusi melalui proses yang singkatdan sederhana dengan biaya yang relatif murah, yang dapatmengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat khusus,namun demikian Lembaga Hak Tanggungan juga masih mempunyaikelemahan, oleh karena itu penulis mengambil pokokpermasalahan, yaitu : 1) Bagaimana pengaruh Undang-UndangHak Tanggungan dalam penyelesaian Kredit Macet BankPemerintah melalui PUPN 2) Bagaimana pengaruh Hak Tanggungan terhadap KMK. No. 300/KMK.01/2002 tentang PUPNdalam pelaksanaan eksekusinya. Untuk menjawab permasalahantersebut penulis menggunakan metode penelitian yangbersifat deskriptif, dengan jenis penelitian normatif danempiris, sedang untuk analisa' data menggunakan metodekualitatif. Hasil yang telah diperoleh : 1) PUPN lebihcenderung menggunakan prosedur hukumnya sendiri, sebaiknyaUndang-Undang Hak Tanggungan digunakan, disebabkan Undang-Undang PUPN, masih banyak kekurangan, seyogyanya dirubahdan disempurnakan. 2) Dalam hal, barang jaminan Bank MilikPemerintah yang telah diikat oleh Hak Tanggungan masihberdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, karenanya PUPi\Tdiharapkan saat mendatang membuat pengaturan tentangeksekusi. Selain itu diperlukan untuk membuat hukum acaraeksekusi yang universal agar tidak menimbulkan pertentanganperbedaan antara Bank pemerintah dan swasta.