Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang merupakan penjabaran pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka NKRI, pada hakikatnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam kenyataan, Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 dianggap terlalu memberikan keleluasan (discretionary of power) kepada daerah, sehingga akan dikuatirkan akan menimbulkan disintegrasi. Jika berbicara mengenai otonomi daearah itu akan menyangkut pertanyaan sampai sejauh mana Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan asas desentralisasi. Bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999. Faktor penghambat dan pendukung apa saja yang dihadapi. Desentralisasi pada hakikatnya merupakan media dalam pelaksanaan hubungan antara level pemerintah dalam lingkup suatu negara. Hubungan antara level pemerintah ini berbeda penerapannya pada negara dengan sistem negara kesatuan dengan sistem negara federal. Pemberian otonomi kepada daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia telah terakomodasi dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyusunan tesis ini digunakan pendekatan yuridis normatif di mana alat pengumpulan data studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data sekunder diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan teori hukum serta pendapat para pakar. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 secara luas diletakkan di daerah Kabupaten dan daerah Kota bukan kepada daerah provinsi. Pemerintah dan masyarakat mengatur sendiri daerahnya secara bertanggungiawab. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas daerah menjadi paradigma baru dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.