Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban (persona standi in judicio) suatu Perseroan Terbatas dapat dinyatakan bubar antara lain karena keputusan RUPS; untuk perseroan yang telah bubar tidak segera menjadi berakhir/hapus dimana hak dan kewajibannya masih melekat dan dinyatakan dalam keadaan pemberesan (likuidasi), sehingga status badan hukum perseroan tersebut tetap ada, namun perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka pemberesan kekayaan perseroan untuk kepentingan likuidasi dan melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan fakta ditemukan bahwa belum adanya ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang secara tegas mengatur mengenai kepailitan Perseroan Terbatas "Dalam Likuidasi" dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan pada putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum.