ABSTRAK
Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum mandiri yangmemiliki hak dan kewajiban (persona standi in judicio)suatu Perseroan Terbatas dapat dinyatakan bubar antara lainkarena keputusan RUPS; untuk perseroan yang telah bubartidak segera menjadi berakhir/hapus dimana hak dankewajibannya masih melekat dan dinyatakan dalam keadaanpemberesan (likuidasi), sehingga status badan hukumperseroan tersebut tetap ada, namun perseroan tidak dapat! melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka!i pemberesan kekayaan perseroan untuk kepentingan likuidasi!dan melalui penelitian yuridis normatif yang bersifatideskriptif analisis dengan bersumber pada peraturanperundang-undangan, putusan pengadilan dan fakta ditemukan]bahwa belum adanya ketentuan baik dalam Undang-Undang NomorI1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang secarategas mengatur mengenai kepailitan Perseroan Terbatas"Dalam Likuidasi" dapat menimbulkan inkonsistensi dalampenerapan hukum kepailitan pada putusan-putusan PengadilanNiaga dan Mahkamah Agung yang pada akhirnya mengakibatkanketidakpastian hukum.