ABSTRAK
Perkembangan Pasar Modal Indonesia yang cukup pesatpada dekade terakhir, telah banyak melibatkan pihak-pihakyang berminat untuk ikut serta berkiprah di dalamnya.Transaksi antara pembeli dan penjual efek telahmenimbulkan beraneka ragam hubungan hukum. Sepertilayaknya suatu hubungan hukum selalu mengandung potensiperselisihan dengan kadar yang berbeda-beda pula. Sebagailahan bisnis yang berskala besar dengan transaksi yangserba cepat, perselisihan antara para pelaku Pasar Modaltidak dapat terhindarkan. Dilain pihak, fenomena yangterjadi dalam tata peradilan kita masih ditandai denganberbagai permasalahan yang tidak diharapkan olehmasyarakat pencari keadilan karena lambatnya penangananperkara dan keraguan terhadap independensi Hakim sertakurangnya keyakinan atas kejujurannya. Penyelesaianperselisihan melalui arbitrase diharapkan dapat merupakanjawaban yang tepat terhadap permasalahan tersebut.Penanganan perkara yang lebih cepat dan independensiArbiter telah diatur dengan jelas dalam Undang-UndangNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah diadopsi dan dipatuhioleh Badan-badan Arbitrase di Indonesia seperti BadanArbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam rangka memenuhikebutuhan akan peradilan Arbitrase yang spesifik, telahlahir Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).Meskipun saat ini badan tersebut masih dalam tarafkonsolidasi namun diharapkan dalam waktu dekat BAPMI akanmampu menarik minat para pihak yang berselisih di PasarModal untuk menyelesaikan perkaranya di Badan Arbitrasetersebut. Penelitian dilakukan secara yuridis normatifmelalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukumprimer serta peraturan perundang-undangan sebagai bahanhukum skunder. Data dikaji dan dianalisis denganmenggunakan metode kualitatif yang tersaji secaradeskriptif normatif pada tesis ini.