Perkembangan Pasar Modal Indonesia yang cukup pesat pada dekade terakhir, telah banyak melibatkan pihak-pihak yang berminat untuk ikut serta berkiprah di dalamnya. Transaksi antara pembeli dan penjual efek telah menimbulkan beraneka ragam hubungan hukum. Seperti layaknya suatu hubungan hukum selalu mengandung potensi perselisihan dengan kadar yang berbeda-beda pula. Sebagai lahan bisnis yang berskala besar dengan transaksi yang serba cepat, perselisihan antara para pelaku Pasar Modal tidak dapat terhindarkan. Dilain pihak, fenomena yang terjadi dalam tata peradilan kita masih ditandai dengan berbagai permasalahan yang tidak diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan karena lambatnya penanganan perkara dan keraguan terhadap independensi Hakim serta kurangnya keyakinan atas kejujurannya. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase diharapkan dapat merupakan jawaban yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Penanganan perkara yang lebih cepat dan independensi Arbiter telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah diadopsi dan dipatuhi oleh Badan-badan Arbitrase di Indonesia seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan peradilan Arbitrase yang spesifik, telah lahir Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Meskipun saat ini badan tersebut masih dalam taraf konsolidasi namun diharapkan dalam waktu dekat BAPMI akan mampu menarik minat para pihak yang berselisih di Pasar Modal untuk menyelesaikan perkaranya di Badan Arbitrase tersebut. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum skunder. Data dikaji dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang tersaji secara deskriptif normatif pada tesis ini.