UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Perkawinan agama Khongucu di Indonesia pelaksanaan dan implikasinya

Sembiring, Ervina Christina; Wahyono Darmabrata, supervisor; Akhiar Salmi, examiner (Universitas Indonesia, 2004)

 Abstrak

Agama Khonghucu sebagai salah satu agama yang minoritas di Indonesia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan penduduk Indonesia. Namun kendala yang dihadapi oleh pemeluk agama Khonghucu adalah tidak diakuinya agama Khonghucu sebagai sebuah agama oleh pemerintah, melainkan hanyalah kepercayaan atau falsafah hidup belaka. Meskipun secara legalitas formal, agama Khonghucu telah diakui oleh pemerintah sebagai sebuah agama. Namun hal tersebut tidak disadari oleh beberapa pihak. Akibatnya, dalam perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Khonghucu tidak dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena dianggap agama Khonghucu bukanlah agama yang diakui oleh pemerintah. Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting sesuai dengan amanat Undang-Undang no.1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini berdampak dengan keabsahan suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Khonghucu serta aspek yuridis dan sosiologis lainnya.
Permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini antara lain adalah kedudukan agama Khonghucu ditinjau dari aspek sosio yuridis, keabsahan perkawinan Khonghucu, peran dan kedudukan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta konsekwensi sosial yuridis perkawinan Khonghucu yang tidak dicatatkan. Metode penelitian yang digunakan antara lain dengan spesifikasi penelitian deskriptif eksploratoris, metode pendekatan sosio yuridis dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.
Kasus yang dibahas dalam penulisan ini adalah perkawinan Charles Tee dan Suryawati Soetopo yang dilangsungkan menurut agama Khonghucu dan ditolak pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya. Sehingga akhirnya dilakukan gugatan terhadap Kantor Catatan Sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Agama merupakan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, sehingga negara seharusnya mendukung dan menghargai kebebasan beragama bagi setiap orang, seperti yang disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara dan pemerintah seyogyanya juga mencabut berbagai peraturan perundang-undangan yang menghalangi kebebasan beragama di Indonesia.

 File Digital: 1

Shelf
 T36713-Ervina Christina Sembiring.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T36713
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Penerbitan : Depok: Universitas Indonesia, 2004
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : viii, 108 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T36713 15-20-055610548 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20267964
Cover