ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana landasan hukum dan
mekanisme konvensi nasional pemilihan calon presiden yang dianut oleh Partai
Golongan Karya 2003-2004 serta mengetahui bagaimana pelaksanaan reknitmen
Konvensi Nasional pemilihan calon presiden Partai Golongan Karya. Selain itu, tesis
ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Konvensi
Nasional pemilihan calon presiden yang dilaksanakan Partai Golongan Karya dengan
konsep Konvensi Nasional pemilihan calon presiden di Amerika Serikat, baik Partai
Demokrat maupun Partai Republik.
Secara metodologi, penelitian ini cenderung bersifat kualitatif dengan kategori
deskripsi analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data
primer {indepth interview) dan sekunder (dokumen partai dan sumber pustaka). Proses
analisa dilakukan dari penggabungan kedua data ini.
Temuein dari penelitian tesis ini ialah; pertama, dalam mekanisme pelaksanaan
konvensi, partai Golongan Karya cenderung bersifat reaksioner atas perkembangan
isu-isu aktual yang berkembang, mekanisme konvensi masih terkatagorikan tidak
baku. Artinya aturan dasar konvensi hanya terdapat pada Keputusan Rapim, tidak
diataur dalam AD/ART. Hal itu tentunya berbola dengan Konvensi di Amerika
Sertikat, dimana ketentuan dasar Konvensi diatur dalam AD/ART Partai Politik, baik
Partai DemokratmaupunPartai Republik.
Ketidakbakuan mekanisme itu terlihat mulai dari tahap persiapan hingga tahap
pemilihan. Ketidakbakuan mekanisme tersebut karena konvensi tidak memiliki
kedudukan politik dan hukum yang kuat dalam tata organisasi partai. Ini disebabkan
konvensi tidak diatur dalam AD dan ART Partai sebagaimana di Amerika Serikat
(partai Republik dan partai Demokrat) sehingga hasil konvensi pun tak memiliki
kekuatan yang tetap sebab ada peluang rapat pimpinan (Rapim) bisa mengubahnya
kembali.
Selain mekanisme yang cenderung tidak mendukung terhadap pelaksanaan
Konvensi Partai Golongan Karya ke arah yang lebih baik dan berkualitas, juga
pelaksanaan Konvensinya yang inkonsistensi ikut mendorong rusaknya tujuan mulia
d£iri konvensi. Inkonsistensi yang diperagakan pada pelaksanaan Konvensi telah
merampas prinsip-prinsip dasar terciptanya konvensi yang baik dan berkualitas, yakni
kedaulatan pemilih, keterbukaan proses pemilihan dan indefedensi panitia
penyelenggara. Sehingga pada gilirannya dengan mekanisme dan pelaksanaan
konvensi yang baik akan turut membangun demokrasi yang berkualitas dalam tatanan
politik ketatanegaraan. Sementara jika dikomparasikan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat di
Amerika Serikat, mekanisme Konvensi Nasional Partai Golongan Karya dapat
dikatakan masih ketinggalan dibanding keduanya. Kenyataan itu terlihat dari tiga
dimensf; (1) landasan hukum (2) mekanisme pelaksanaan konvensi, dan (3) peseita
dan suara. Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama menerapkan tiga
dimensi ini secara terbuka, independen,dan memiliki kedaulatan tinggi.