Indonesia telah meratifikasi Persetujuan mengenai Pengembangan Sumber-sumber Air di Propinsi Riau dan Pemasokan Air dari Indonesia ke Singapura tahun 1991, yang membahas mengenai kerjasama pengembangan air/ekspor yang dilakukan oleh perusahaan patungan antara Indonesia-Singapura dengan mengambil sumber-sumber air di Propinsi Riau.Persetujuan yang berjangka waktu 100 tahun tersebut, setelah melalui proses studi dan pengkajian ternyata terindikasi adanya kemungkinan terabaikannya koordinasi pusat-daerah. Terlebih dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, UU No. 37 tahun 2000 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 24 tahun 2002 tentang Persetujuan Internasional serta UU No. 25 tahun 2002 dari segi kepentingan daerah, maka semakin terasa mendesak perlunya Persetujuan 1991 tersebut untuk ditinjau kembali.Persetujuan 1991 yang berpotensi merugikan kepentingan nasional ini di masa datang nampaknya akan sangat membebani pemerintah dan rakyat Indonesia, mengingat bahwa aspek kepentingan daerah pemasok air dari segi wilayah dan kemampuan serta kepentingan daerah telah berubah.Selain itu Pemerintah Indonesia menanggung resiko yang berat untuk dapat konsisten memenuhi kewajiban-kewajiban dari Perjanjian Air 1991. Ketiadaan mekanisme revisi harga atas pelaksanaan dari persetujuan tersebut, tidak adanya ketentuan 'amendment' yang memungkinkan diadakannya perubahan terhadap persetujuan ini, juga perubahan yang terjadi di daerah seperti kondisi masyarakat, sistem pemerintahan, hukum, dan kondisi alam lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan Persetujuan Air 1991 merupakan problem besar yang kita hadapi.Dalam tesis ini, analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digunakan dengan mengkaitkan antara Persetujuan Air 1991 dengan keberadaan peraturan perundangundangan dan kepentingan nasional Indonesia, dengan mengidentifikasi elemen-elemen yuridis maupun non yuridis.Langkah inisiatif untuk melakukan pengkajian ulang, re-negosiasi dan atau menghentikan berlakunya perjanjian (termination) persetujuan tersebut kiranya perlu segera diambil oleh pemerintah Indonesia agar kepentingan masyarakat setempat dan keseimbangan para pihak dalam persetujuan dapat dilindungi dan dilaksanakan secara adil dan baik.