ABSTRAK
Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yangdituangkan dalam perjanjian kredit, pada dasarnya merupakanloan o f money, dan bukanlah perjanjian pinjam meminjam atauverbruiklening yang diatur dalam Bab Ketigabelas Buku IIIKitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1765 jopasal 1754. Perjanjian Loan of Money yang terjadi diIndonesia lebih kepada bentuk perjanjian Baku atau standar,yang pada akhirnya kedudukan bank sebagai kreditur dannasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Perlunyamenerapkan Asas kebebasan berkontrak dalam PerjanjianKredit haruslah diterapkan melalui persetujuan para pihak.Salah satu penerapan Asas kebebasan berkontrak dalam aktaperjanjian kredit sebagai upaya penyelesaian sengketaadalah pemuatan klausul arbitrase. Persengketaan tersebutmenuntut alternatif pemecahan dan penyelesaian yang relatifcepat, praktis, efektif dan efesien. Jalur Arbitase inimemiliki kompetensi absolut, yang pada hakekatnya merupakansuatu cara penyelesaian sengketa di luar sistem peradilanumum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihakyang bersengketa ( Pasal 1, angka 1, Undang-Undang No. 30tahun 1999). Dengan adanya klausul arbitrase yang dimuat dalam akta perjanjian kredit yang menegaskan semuaperselisihan yang akan timbul diselesaikan melaluiarbitrase, maka secara langsung telah terbit perjanjianarbitrase dari perjanjian kredit tersebut. Efektivitasklausul arbitrase tersebut pada hakikatnya sangattergantung kepada bagaimana pendapat para pihak tentang sahatau tidaknya bentuk akta perjanjian kredit tersebut. Padaprinsipnya dimuatnya klausul arbitrase dalam perjanjiankredit ini belum banyak diketahui oleh masyarakat umum,sehingga perlu adanya sosialisasi. Dalam penelitian inidigunakan metode penelitian hukum normatif, dimana alatpengumpulan datanya adalah dengan menggunakan studikepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahanhukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data yang diperolehkemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metodekualitatif, sehingga diperoleh tesis dalam bentukdeskriptif normative.