Akhir-akhir ini yayasan cenderung melakukan aktivitas-aktivitas dan usaha-usaha yang tidak lagi bersifat sosial, namun telah bergeser ke arah komersial. Akibatnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nanor 16 Tahun 2001 Tentang Undang-Undang Yayasan khususnya Pasal 39 ayat (1) maka yayasan maupun pengurusnya dapat dipailitkan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengurusannya. Menjadi persoalan: bagaimana darrpak kepailitan yayasan terhadap harta pribadi pengurusnya? Ternyata menurut Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Yayasan setiap pengurus dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Dalam penyusunan tesis ini digunakan pendekatan normatif (yuridis) dimana alat pengumpulan data studi dokumen meliputi sumber data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Depok dan Jakarta. Tidak kalah pentingnya penelitian ini juga menggunakan pengamatan tidak terlibat atas hal-hal yang menjadi obyek penelitian. Dari penelitian ini, ternyata sejak diundangkannya Undang-Undang Yayasan belum ada Yayasan atau pengurusnya yang dipailitkan.