ABSTRAKBerdasarkan hukum positif, tidak ada pendelegasiankewenangan (delegatie van wetgevingsbevoegheid) kepadaMenteri Keuangan untuk membuat peraturan tentang BalaiLelang. Namun Menteri Keuangan telah mengeluarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelangjo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996. Dalamtesis ini diangkat pokok permasalahan (a) Apakah KeputusanMenteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 secara yuridis,sosiologis dan filosofis telah sesuai dengan hukumpositif?; (b) Apakah Pejabat Lelang dapat terafiliasidengan Balai Lelang?; (c) Apakah biaya administrasi yangada memberatkan Balai Lelang dan berapa besarannya agarlebih kompetitif?. Dalam pembahasan tesis ini digunakanlandasan teori Stufentheorie Hans Kelsen dan konsepsi "Iawas a tool of social engineering" Roscou Pound, sertadilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun hasilanalisis yang diperoleh menyimpulkan bahwa, pertama,apabila ditinjau secara yuridis berdasarkan ajaranStufentheorie Hans Kelsen, Keputusan Menteri Keuangan Nomor306/KMK.01/2002 tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini namum apabila ditinjau secara sosiologisdan filosofis berdasarkan konsepsi "Law as a tool ofsocial engineering" Roscoe Pound, maka Keputusan MenteriKeuangan Nomor 306/KMK.01/2002 telah sesuai dengan teorihukum. Kedua, pengangkatan Pejabat Lelang pada Balai Lelangtidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Ketiga., pembebanan biaya administrasi lelangsebesar 1% (satu persen) memberatkan Balai Lelang.Berdasarkan analisis tersebut penulis menyarankan, pertama,landasan hukum keberadaan Balai Lelang ditingkatkan denganKeputusan Presiden. Kedua, Pejabat Lelang tidakberkedudukan pada Balai Lelang. Dan ketiga, tarif biayaadministrasi lelang ditetapkan secara regressive dengankisaran antara 0,30% sampai dengan 0,50%.